Patut dipertanyakan kenapa baru sekarang pemerintah propinsi menanggapinya . Seingat saya pembahasan ini sudah sejak lama dilakukan. Tanggapan Pemerintah Propinsi atas pemekaran setelah partai PDIP menang dalam pemilihan Kabupaten Banyumas dan di Propinsi baik itu dalam pemilu Legislatif mnaupun pemilukada.
Pak Ganjar Pranowo memberikan sinyal akan mengabulkan permintaan Pemerintah Kabupaten, dengan syarat harus terukur. Pemerintah Kabupaten Banyumas yang baru harus mempunyai persedian anggaran dalam 1-3 tahun.
Bupati Banyumas Achmad Husein kembali menggulirkan wacana pemekaran Kabupaten Banyumas yang sempat mengemuka pada tahun 2002 dengan tujuan sebagai pemerataan pembangunan.
“Tujuan pemekaran ini bukan untuk bagi-bagi kekuasaan, tetapi untuk pemerataan pembangunan,” katanya di Purwokerto, Sabtu (10/10).
Menurut penulis yang sebagai warga Banyumas, setuju saja dengan berbagai syarat yang harus terpenuhi, diantaranya :
- Segera studi kultural juga harus dilakukan oleh pemerintah Banyumas
- Perencanaan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak jangan hanya konsultan bayaran.
- Ibukota kabupaten harus dipindah diwilayah Banyumas bagian barat misalnya di Kecamatan Wangon, Ajibarang, Jatilawang
- Khusus dalam pemisahan dinas tentunya akan berusan dengan pembagian pegawai maka pengawasan harus dilakukan sangat ketat.
- Adanya jaminan kemudahan usaha untuk rakyat bawah. agar jangan ada penguasaan perekonomian oleh golongan tertentu.
Semoga pemerintah Kabupaten Banyumas dan Propinsi Jawa Tengah memikirkan dengan baik juga disamping dengan sangat terukur juga terarah.
Data diambil dari
http://www.solopos.com/2014/10/15/rencana-pemekaran-banyumas-ganjar-pranowo-minta-realisasi-pemekaran-harus-terukur-544333
0 komentar:
Posting Komentar
Akan bijak bila memberi komentar bukan spam