Cara mengurus ijin P-IRT (industri rumah tangga) untuk produk makanan ringan

Mohon penjelasan bagaimana cara mengurus ijin P-IRT (industri rumah tangga) untuk produk makanan ringan. ?

P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) adalah izin jaminan usaha makanan atau minuman rumahan yang dijual memenuhi standar keamanan makanan atau izin edar produk pangan olahan yang diproduksi oleh UKM untuk dipasarkan secara lokal.  Izin P-IRT tersebut hanya diberikan kepada produk pangan olahan dengan tingkat resiko yang rendah.

Mengacu pada peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan dan Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK. 00.05.5.1640. Di  dalam SPP-IRT produsen akan mendapat 2 ( dua ) sertifikat yaitu Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan ( PKP ) dan Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga ( P-IRT ).

Sedangkan pada kasus hanya mengambil hasil produk orang lain kemudian dikemas kemudian diperjualbelikan, diperbolehkan dengan catatan, produk yang anda pasarkan  itu sudah memiliki izin dan SPP-IRT Produsen yang jelas dari dinas. S-PIRT dikeluarkan oleh dinas dimana produksi itu dijalankan.

Legalitas itu perlu diketahui agar mudah bagi anda untuk memasarkan produk dan mempengaruhi perkembangan usaha mengemas makanan yang anda lakukan. Jika belum maka, prosedur standar untuk memperoleh Sertifikat PIRT adalah :

1. Pengajuan Permohonan (Mengisi Form yang disediakan oleh dinas kesehatan kabupaten setempat.)
2. Persyaratan (Pemilik atau penanggung jawab) dan memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan pangan dari dinkeskab/kota.

Produsen produk itu datang  Dinas Kesehatan (Dinkes) di masing masing wilayah (kabupaten atau kota). Persyaratan yang harus dibawa, antara lain:

1. Fotokopi KTP.
2. Pas foto 3x4 sebanyak dua lembar.
3. Surat Keterangan Domisili Usaha dari kecamatan.
4. Surat keterangan puskesmas atau dokter.
5. Denah lokasi dan denah bangunan.
6. Rincian modal usaha dari kelurahan setempat.
7. Surat keterangan usaha dari kelurahan setempat
8. Contoh draf label/kemasan.
9. Sampel pangan
10. Surat pernyataan kepemilikan jika berbentuk badan usaha berupa CV/PT.

Isilah formulir pendaftaran, selanjutnya petugas Dinkes akan akan mengadakan survei secara langsung ke lokasi pembuatan makanan kecil yang didaftarkan. Setelah survei, izin PIRT akan dikeluarkan dalam waktu sekitar dua pekan. Dinkes akan mengeluarkan dua sertifikat, yaitu sertifikat penyuluhan dan sertifikat PIRT.

Read more »

Cara Mengurus IMB

Syarat Umum
Secara umum syarat-syarat untuk mengajukan IMB cukup mudah, yakni dengan menyiapkan berkas-berkas di bawah ini:

• Mengisi formulir Permohonan Ijin.
• Foto Copy surat tanah
• Gambar konstruksi bangunan (denah, tampak muka, samping,belakang,rencana utilitas)
• Fotocopy KTP
• Persetujuan tetangga (khusus bangunan bertingkat)
• Bukti pelunasan PBB
• Ketetapan Rencana Kota (KRK) dari dinas tata ruang kota di kecamatan, disini akan diketahui peruntukan lokasi yang akan dibangun yang sudah ditetapkan oleh dinas tata kota, misal jika kita mengurus imb untuk rumah tinggal sementara lokasi yang ditetapkan untuk non rumah tinggal maka proses imb rumah tinggal tidak dapat diproses.
• Surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan atau dimiliki tidak dalam sengketa dari pemohon
• Surat Kohir Verponding Indonesia, disertai pernyataan bahwa Pemilik sudah menempati, menguasai tanah Verponding tersebut selama 10 tahun atau lebih, baik sebagian atau seluruhnya dan tidak sengketa yang diketahui oleh Lurah setempat

Tarif dan Biaya
Ada beberapa komponen tarif dab biaya dalam mengurus IMB, yaitu:

• Tarif dasar retribusi dihitung per m²
• Tarif dasar bangunan non gedung : pagar, jalan dan parkir, teras/bangunan terbuka, saluran dan jembatan, kolom, menara, cerobong dan sejenisnya. Dihitung per m².
• Tarif bangunan induk disesuaikan dengan kelas jalan (jalan utama, jalan lokal, jalan desa, gang), jenis bangunan (sosial, non komersial, komersial), jumlah lantai (I, II, III, dst), luas bangunan (0-100m2, 101-250m2, >251m2)

Namun, tidak semua bangunan rumah harus disertai IMB. Menurut Perda No. 7/1991, pasal 17 ayat 2 menyatakan bahwa pembangunan atau renovasi rumah yang kurang dari 12 m² tidak perlu menggunakan IMB. Berikut ini ada beberapa kegiatan yang tidak memerlukan izin:

• Pekerjaan yang termasuk dalam pemeliharaan dan perawatan bangunan yang bersifat biasa.
• Mendirikan kandang pemeliharaan binatang atau bangun-bangunan di halaman belakang dan isinya tidak lebih dari 12 m².
• Bangun-bangunan di bawah tanah.
• Perbaikan-perbaikan yang ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Jadi bagi Anda yang ingin mendirikan bangunan atau merenovasi rumah diatas 12 m², segeralah untuk mengurus IMBnya terlebih dahulu, jika tidak, rumah Anda bisa disegel, dan pastinya dendanya justru lebih banyak daripada biaya pembuatan IMB itu sendiri. Bagaimana siap untuk membangun rumah Anda?

TIDAK SEMUA

Namun, tidak semua renovasi rumah atau bangunan rumah harus disertai IMB. Menurut Perda No. 7/1991, pasal 17 ayat 2 menyatakan bahwa pembangunan atau renovasi rumah yang kurang dari 12 m2 tidak perlu menggunakan IMB. Berikut ini ada beberapa kegiatan yang tidak memerlukan izin:

- Pekerjaan yang termasuk dalam pemeliharaan dan perawatan bangunan yang bersifat biasa.

- Mendirikan kandang pemeliharaan binatang atau bangun-bangunan di halaman belakang dan isinya tidak lebih dari 12 m2.

- Bangun-bangunan di bawah tanah.

- Perbaikan-perbaikan yang ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

- Jika renovasi rumah yang dilakukan tergolong kecil dan bangunan tersebut telah memiliki IMB, maka tidak perlu mengurus IMB baru. Cukup dengan surat keterangan membangun. Misalnya, renovasi rumah berupa penambahan ruang yang luasnya tidak lebih dari 30% luas bangunan lama. Luas ruang tambahan juga tidak lebih dari 250 meter persegi.

- Jika renovasi rumah berupa penambahan lantai, luas lantai atas tidak lebih dari dari 50% luas lantai bawah. Ukurannya juga tidak lebih dari 250 meter persegi.

Lain halnya jika renovasi rumah yang dilakukan berupa perubahan fasad, tata letak ruangan atau struktur bangunan keseluruhan. Renovasi rumah seperti ini butuh IMB baru. Hal ini juga berlaku pada renovasi rumah dengan penambahan ruang lebih dari 30% luas bangunan lama.

Jadi bagi Anda yang ingin melakukan bangun rumah atau renovasi rumah diatas 12 m2 dengan hati tenang, segeralah mengurus IMB-nya terlebih dahulu, jika tidak, rumah Anda bisa disegel. Dendanya justru lebih banyak daripada biaya pembuatan IMB. Nah, sudahkah Anda memahami syarat dan tata cara mengurus IMB 

Read more »

Persyaratan Mendirikan Ijin Usaha Jasa Boga

Izin usaha jasa boga adalah termasuk perijinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang atau badan usaha untuk melakasankan kegiatan usaha yang menyediakan tempat atau fasilitas untuk mengolah makanan dan minuman yang melayani pesanan sekurang kurangnya 50 orang.

Persyaratan Dan Dokumen Yang Diurus:

1. Identitas Pemohon
2. Surat Keterangan Penyanding
3. Salinan Ijin Prinsip
4. Salinan Ijin Mndirikan Bangunan (Imb)
5. Salinan Ijin Ho Dan Situ
6. Daftar Menu
7. Data Karyawan
8. Hasil Pengecekan Hygiene Dan Sanitasi Tahun Terakhir
9. Bukti Hak Atas Lokasi Yang Dimohonkan
10. Data Bar Yang Direncanakan Akan Dibangun
11. Salinan Akta Perusahaan (Untuk Yang Berbadan Hukum)
12. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkunan

Lama Proses : sesuai kebutuhan

Untuk biaya dan keterangan lebih lanjut bisa menghubungi kami di

NB. Dokumen pick up and delivery system (sistem antar jemput)

Read more »

Persyaratan Mendirikan Biro Perjalanan Wisata

Biro perjalan wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan atau jasa pelayanan dan pernyelenggaran pariwisata , termasuk penyelanggaraan ibadah.
Melihat makin banyaknya biro perjalanan wisata yang ada dan semakin antusiasnya para wisatawan melakukan perjalanan wisata kami dari baliijinusaha.com melayani bagi anda untuk membantu perjinan Biro perjalanan wisata di bali

Persyaratan Pengurusan BPW DI bali (Biro Perjalanan Wisata)

1. Foto copy KTP Penanggung Jawab.
2. Daftar Riwayat Hidup Penanggung Jawab.
3. Foto copy Akta Notaris Perusahaan.
4. Foto copy SK Kehakiman.
5. Foto copy NPWP.
6. Referensi Bank.
7. Struktur Organisasi Perusahaan.
8. Bukti Setor Modal pada Rekening Perusahaan.
9. Akta Jual Beli atau Akta Perjanjian Sewa Kantor yang Disahkan Notaris.
10. Denah Ruang dan Denah Lokasi Kantor.
11. lzin Tempat Usaha dari Banjar atau lingkungan setempat.
12. Keterangan Domisili.
13. IMB atau IPB Bangunan Kantor.
14. Daftar Riwayat Hidup Seluruh Karyawan.
15. Proyek Proposal/Hasil Study Kelayakan.
16. UUG (Undang-Undang Gangguan).
17. Lokasi Diharuskan di Daerah Perkantoran.

Lama proses : 30 hari kerja
NB. Dokumen pick up and delivery system

Read more »

Persyaratan membuat Keterangan Domisili Usaha

Surat Keterangan Domisili adalah surat keterangan tempat usaha yang berada diwilayah bali yang perijinanya di keluarkan olek banjar atau lingkungan setempat

Persyaratan Yang Dibutuhkan :

1. Fotocopy Akte Pendirian & Perubahan terakhir (Jika Ada)
2. Fotocopy KTP Direktur/Penanggung Jawab Perusahaan
3. Fotocopy sertifikat,Fotocopy PBB terakhir & bukti lunas (Jika milik sendiri)/Fotocopy perjanjian sewa,Fotocopy PBB terakhir & bukti lunas (Jika sewa),Fotocopy IMB
4. Kantor berada diwilayah Perkantoran/Plaza/Ruko

Lama Proses : sesuai kebutuhan
Untuk Biaya dan keterangan lebih lanjut bisa menghubungi kami di 

Read more »

Persyaratan Membuat Ijin Gangguan UUG/HO

Surat izin gangguan atau biasa disebut dengan HO (Hinderordonnantie) adalah surat yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang kita jalankan. Salah satu syarat umum untuk mendapatkan surat ini adalah tidak adanya pencemaran lingkungan atau tidak ada dampak negatif terhadap lingkungan dari usaha yang kita lakukan.

Kami bali ijin usaha.com adalah biro jasa di bali yang siap membantu mengurus izin HO usaha anda di badung ataupun denpasar.

Persyaratan UUG/HO

1. Foto copy KTP Penanggung Jawab
2. Foto copy Domisili Usaha.
3. Foto copy NPWP.
4. Foto copy PBB Terakhir atau Surat Sewa-Menyewa.
5. Foto copy IMB.
6. Denah Lokasi.
7. Surat Persetujuan Tetangga.
8. Sertifikat Tanah.

- Lama Proses Pengurusan : 25 hari kerja
- Harga tergantung luas bangunan dan range amdal
NB. Dokumen pick up and delivery system (sistem antar jemput)

Read more »

Persyaratan Membuat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Membangun adalah setiap kegiatan mendirikan, membongkar, memperbaharui, mengganti seluruh atau sebagian, memperluas bangunan, atau bangunan-bangunan.

Dasar hukum yang mendasari persoalan Izin Mendirikan Bangunan (“IMB“) ini adalah Undang-undang No.34 tahun 2001 tentang Pajak dan Restribusi Daerah. Kemudian setiap daerah (pemerintah daerah tingkat I) akan mengeluarkan peraturan pelaksananya masing-masing.

Persyaratan dan dokumen yang diurus:

1. Satu lembar fotocopy KTP
2. Fotocopy Kartu keluarga
3. Fotocopy Akte jual beli  / sertifikat
4. Fotocopy Gambar rencana bangunan ( 2 lembar )
5. Fotocopy PBB
6. 2 Set gambar bangunan & situasi
7. 1 Set surat tanah
8. 1 Lembar Pajak / Ipeda / NPWP
9. 1 Lembar Surat Penyanding

lama proses: sesuai kebutuhan
untuk biaya dan keterangan lebih lanjut bisa hubungi kami

Read more »

Persyaratan Mendirikan Perseroan Terbatas PT

Salah satu bentuk usaha yang kita kenal adalah PT (Perseroan Terbatas). PT merupakan suatu badan hukum yang memiliki persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terdiri dari saham-saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang No. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS, serta peraturan pelaksanaannya.

Istilah Perseroan Terbatas (PT) dulunya dikenal dengan istilah Naamloze Vennootschap (NV). Istilah lainnya yang kita kenal juga adalah Corporate Limited (Co. Ltd.), Serikat Dagang Benhard (SDN BHD).

kami Baliijinusaha.com adalah biro jasa di bali yang membantu mengurusi /jasa pengurusan pembuatan pt/pendirian pt di badung dan denpasar -bali

Syarat pendirian PT

1. Foto copy KTP para pendiri, minimal 2 orang
2. Foto copy KK penanggung jawab / Direktur
3. Foto copy PBB terakhir tempat usaha/kantor, apabila milik sendiri
4. Foto copy Surat Kontrak, apabila status kantor kontrak
5. Surat Keterangan Domisili dari pengelola Gedung, apabila berada di Gedung
6. Kantor berada di Wilayah Perkantoran/Plaza, atau Ruko
7. Pas photo penanggung jawab/ Direktur ukuran 3X4 = 2 lembar berwarna
8. Nama PT
9. Kedudukan dan bidang usaha
10. Jumlah Modal Dasar dan Modal setor
11. Komposisi Saham
12. Susunan Direksi dan Komisaris

Dokumen yang diurus:

1. Akta Notaris
2. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
4. SK Kehakiman
5. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
6. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
7. Berita Negara

Modal sesuai Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 Peningkatan Modal:
- Perusahaan Kelas K (Kecil) Modal Rp 60.000.000,- s/d 500.000.000,-
- Perusahaan Kelas M (Menengah) Modal > 500.000.000,- < 10.000.000.000,-
- Perusahaan Kelas B (Besar) Modal Rp 10.000.000.000,- keatas

lama proses : sesuai kebutuhan
Service dari kami , kami siap datang ke tenpat anda kapanpun untuk mempermudah anda.

Read more »

Persyaratan Mendirikan CV

CV atau Comanditaire Venootschap adalah bentuk usaha yang merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih oleh para pengusaha yang ingin melakukan kegiatan usaha dengan modal yang terbatas. Karena, berbeda dengan PT yang mensyaratkan minimal modal dasar sebesar Rp. 50jt dan harus di setor ke kas Perseroan minimal 25%nya, untuk CV tidak ditentukan jumlah modal minimal. Jadi, misalnya seorang pengusaha ingin berusaha di industri rumah tangga, percetakan, biro jasa, perdagangan, catering, dll dengan modal awal yang tidak terlalu besar, dapat memilih CV sebagai alternatif Badan Usaha yang memadai.

Dokumen yang diurus:

1. Akta Notaris/Pendirian Perusahaan
2. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
4. SK Kehakiman
5. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
6. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
7. Berita Negara

Persyaratannya :

1. Foto copy KTP para pendiri, minimal 2 orang
2. Foto copy KK dan NPWP Pribadi penanggung jawab / Direktur
3. Foto copy PBB terakhir tempat usaha/kantor, apabila milik sendiri, foto copy Surat Kontrak, apabila status kantor kontrak/Sewa
4. Surat Keterangan Domisili dari pengelola Gedung, apabila berada di Gedung Perkantoran
5. Kantor berada di Wilayah Perkantoran/Plaza, atau Ruko
6. Pas photo penanggung jawab/ Direktur ukuran 3X4 = 4 lbr berwarna
7. Surat Pengantar kelian banjar untuk pengurusan izin domisili
8. Surat keterangan tempat usaha dari lingkungan

Lama Proses : sesuai kebutuhan
untuk keterangan lebih lanjut bisa hubungi kami

Read more »

Persyaratan Membuat Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
Setiap Perorangan atau Badah Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

Syarat Pengurusan SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan):

1. KTP Penanggung Jawab / Direktur;
2. N PWP
3. Persetujuan dari Atasan bagi Pegawai Negeri
4. Domisili Perusahaan atau surat keterangan tempat usaha dari lingkungan
5. Akte Pendirian yang disahkan Menteri Kehakiman dan HM
6. Bukti Kepemiliki Tempat Usaha
7. Surat Penunjukkan Kepala Cabang (bagi Perusahaan Cabang)
8. Pas Foto (3×4) sebanyak 2 (dua) lembar.

KLASIFIKASI SIUP

1. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil > s.d. 50 Juta ; > 50 Juta – 200 Juta
2. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah > 201 Juta – 500 Juta
3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar > 501 Juta – 1 Milyar > 1 Milyar – 5 Milyar

Lama Prosese : Sesuai kebutuhan
untuk keterangan lebih lanjut bisa hubungi kami

Read more »

Persyaratan Pendirian Usaha Dagang

Persyaratan Pendirian Usaha Dagang

1. Nama UD
2. Fotocopy  KTP Pendiri Perusahaan
3. Fotocopy  NPWP Pribadi Pendiri
4. Fotocopy Sertifikat ,Fotocopy PBB terakhir & bukti lunas (jika milik pribadi)/Fotocopy Surat Perjanjian Sewa,Fotocopy PBB terakhir & Bukti lunas (jika sewa),surat keterangan domisili dari pengelola gedung (jika beralamat di gedung),Fotocopy  IMB
5. Pasphoto Pendiri ukuran 3×4=3 lbr (berwarna)
6. Bidang usaha
7. Modal Untuk di SIUP
8. Nomor Telepon & Fax Kantor
9. Kantor berada diwilayah Perkantoran/Plaza/Ruko

Yang didapat dari pengurusan pendirian UD

1. Akte pendirian (boleh tanpa akte pendirian)
2. Surat Keterangan Domisili UD
3. SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan)
4. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

Tahapan Persyaratan Yang Dibutuhkan 

1. Pembuatan akte dibutuhkan persyaratan  no.1,2,6
2. Pembuatan Domisili dibutuhkan persyaratan no.4
3. Pembuatan SIUP yang dibutuhkan persyaratan no.5,7,8

Lama Proses : Sesuai kebutuhan
untuk harga dan keterangan lebih lanjut bisa hubungi kami

CV Surya Wijaya Banyumas

Phone : 085747707218

email : 

Read more »

Jenis-Jenis Ijin Usaha

Izin usaha atau Ijin usaha merupakan suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraam suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan. Bagi pemerintah, pengertian usaha dagang adalah suatu alat atau sarana untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan menerbitkan izin izin usaha perdagangan. Agar kegiatan usaha lancar, maka setiap pengusaha wajib untuk mengurus dan memiliki izin usaha dari instansi pemerintah yang sesuai dengan bidangnya.

Ada beberapa jenis perijinan usaha, antara lain berdasarkan klasifikasi besarnya usaha yaitu Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, Menengah dan Besar, juga ada Ijin Usaha Umum dan Khusus. Ijin Usaha khusus misalnya untuk Ijin Usaha Travel, Ijin Usaha Konstruksi, Ijin Usaha Transportasi dan macam macam usaha lain (lihat jawaban ijin usaha di kota Tegal) Ijin usaha dilengkapi dengan Tanda Daftar Perusahaan atau TDP

Beberapa jenis izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menyangkut izin usaha perdagangan, yaitu:

1. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
Merupakan surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha dibidang perdagangan dan jasa. Surat izin usaha perdagangan (SIUP) diberikan kepada para pengusaha, baik perseorangan, firma, CV, PT, koperasi, maupun BUMN.
Kewajiban pemegang SIUP yaitu melaporkan kepada kepala kantor wilayah Departemen Perdagangan dan Industri atau kantor Departemen Perdagangan yang menerbitkan SIUP apabila perusahaan tidak melakukan lagi kegiatan perdagangan atau menutup perusahaan disertai dengan pembelian SIUP.

2. SITU (Surat Izin Tempat Usaha)
Setiap perusahaan yang ada perlu dan harus mengurus SITU, demi keamanan dan kelancaran usahanya. SITU dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten atau Kotamadya sepanjang ketentuan-ketentuan Undang-Undang Gangguan mewajibkannya.

Dalam menjalankan perusahaan, pengusaha yang bersangkutan wajib menaati syarat-syarat antara lain:
a. Keamanan
b. Kesehatan
c. Ketertiban
d. Syarat-syarat lain (mengutamakan tenaga kerja dari sekitarnya dan menjaga keindahan lingkungan, serta penghijauan)

3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
Setiap pribadi yang berpenghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), dan badan usaha wajib atau harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak setempat dan akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Terhadap para wajib pajak yang tidak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak dan mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor X Tahun 2000, yaitu sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja tidak mendaftarkan dirinya atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun dan atau denda setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak yang terutang atau yang kurang atau yang tidak dibayar.”

4. NRP (Nomor Register Perusahaan) atau TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, maka perusahaan diwajibkan mendaftarkan ke kantor pendaftaran perusahaan, yaitu di Kantor Departemen Perdagangan setempat. NRP (Nomor Register Perusahaan) disebut juga TDP. NRP/TDP wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat oleh umum. Nomor NRP/TDP wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha.

5. AMDAL (Analisis Mengenal Dampak Lingkungan)
AMDAL adalah suatu hasil studi yang dilakukan dengan pendekatan ilmiah, dipandang dari beberapa sudut pandang ilmu pengetahuan, yang merupakan dampak penting usaha atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam suatu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab.

Rujukan:
W. Rintatik, Sudarno. 2008. Kewirausahaan 3. Solo; PT.Tiga Serangkai Pustaka Mandiri

Read more »

Fungsi dan Arti Perizinan

Fungsi dan Arti Perizinan

Pembukaan UUD 1945 menetapkan dengan tegas tujan kehidupan bernegara yang berdasarkan hukum, hal ini berarti bahwa hukum merupakan supermasi atau tiada kekuasaan lain yang lebih tinggi selain hukum.

Upaya merealisasi Negara berdasarkan hukum dan mewujudkan kehidupan bernegara maka hukum menjadi pengarah, perekayasa, dan perancang bagaimana bentuk masyarakat hukum untuk mencapai keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya pembentukan peraturan dimana harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian izin menurut devinisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan.

Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang.

Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin.

Hukum perizinan berkaitan dengan Hukum Publik

Prinsip izin terkait dalam hukum publik oleh karena berkaitan dengan perundang-undangan pengecualiannya apabila ada aspek perdata yang berupa persetujuan seperti halnya dalam pemberian izin khusus. Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Pengertian izin menurut devinisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan.

Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang.

Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin.

Izin menurut Prof. Bagirmanan

Yaitu merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperuraikan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

Izin khusus

Yaitu persetujuan dimana disini terlihat adanya kombinasi antara hukum publik dengan hukum prifat, dengan kata lain izin khusus adalah penyimpamgan dari sesuatu yang dilarang. Izin yang dimaksud yaitu :

• Dispensi adalah merupakan penetapan yang bersifat deklaratoir, menyatakan bahwa suatu perundang-undangan tidak berlaku bagi kasus sebagaimana diajukan oleh seorang pemohon.
• Linsesi adalah izin untuk melukakn suatu yang bersifat komersial serta mendatangkan laba dan keuntungan.
• Konsesi adalah suatu penetapan administrasi negara yang secara yuridis dan kompleks, oleh karena merpuakan seperangkat dispensasi-dispensasi, jiin-ijin, serta lisensi-lisensi disertai dengan pemberian semcam wewenang pemerintah terbatas pada konsensionaris. Konsesi tidak mudah diberikan oleh karena banyak bahaya penyelundupan, kekayaan bumi dan kekayaan alam negara dan kadang-kadang merugikan masyarakat yang bersangkutan. Wewenang pemerintah  diberikan kepada konsensionaris walupun terbatas dapat menimbulkan masalah pilitik dan social yang cukup rumit, oleh karena  perusahaan pemegang konsesi tersebut dapat memindahkan kampong, dapat membuat jaringan jalan, listrik dan telepon, membentuk barisan keamanan, mendirikan rumah sakit dan segala sarana laiannya.

W.F Prins yang diterjemaahkan oleh Kosim Adi Saputra

Bahwa istilah izin dapat diartikan tampaknya dalam arti memberikan dispensasi dari sebuah larangan dan pemakaiannya dalam arti itu pula.

Uthrecht

Bilamana pembuatan peraturan tidak umunya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit maka perbuatan administrasi Negara memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (vergunning).

Prajyudi Atmosoedirdjo

Suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang yang kemudian larangan tersebut diikuti dengan perincian dari pada syarat-syarat , criteria dan lainnya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut disertai denganpenetapan prosedur dan juklak (petunjuk pelaksanaan) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.

Sjachran Basah

Perbuatan hukum Negara yang bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana diteapakan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ateng Syafruddin

Merupakan bagian dari hubungan hukum antara pemerintah administrasi dengan warga masyarakat dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan antara masyarakat dengan lingkungannya dan kepentingan individu serta upaya mewujudkan kepastian hukum bagi anggota masyarakat yang berkepentingan.

Perbedaan prinsip antara Hukum Publik dengan Hukum Privat

Hukum Publik

• Bersifat umum
• Bersifat ordonatif (sepihak)
• Diatur oleh perundang-undangan
• Sanksi sangat tegas
• Mengatur masyarakat

Hukum Privat

• Bersifat individu
• Bersifat koordinatif (dua pihak)
• Berdasaran kesepakatan atau perjanjian
• Sanksi kurang tegas
• Mangatur individu dengan individu

Fungsi lain dari izin

• Untuk memberikan kepastian hukum bagi pemohon dan masyarakat
• Sebagai tindakan preventif untuk menghadapi pihak-pihak yang mengganggu
• Sebagai pengaman secara hukum

Proses pengeluaran izin

• Proses sentralisasi (pengaitan terhadap hukum-hukum yang berlaku)
• Proses disentralisasi

Pengertian tentang izin dan kaitannya dengan penetapan

Alasan mengapa di negara berkembang segala sesuatu diperlukan izin dikarenakan di negara berkembang seperti Indonesia terdapat unsur pembinaan dan pemerintah melakukan pembinaan melalui pengawasan prepentif.

Hukum Administrasi Negara (HAN)

HAN Matriel

• Bersifat umum
• Bersifat abstrak
• Berkelanjutan
• Dapat dijadikan landasan kerja bagi pejabat Administrasi Negara yang mengembangkan tugas servis publik khususnya di bidang perdagangan, dalam melaksanakan tugas itu maka pejabata Administrasi Negara dapat melakuakan suatu perbuatan penetapan ataubeschikkinghandeling yang dapat menghasilkan penetapan ataubeschiking yang merupakan kongkrisitas dari peraturan perundang-undangan dalam HAN Matriel

HAN Formal

• Bersifat pribadi
• Bersifat konkrit
• Final

Berdasarkan teori HAN Formal di bagi menjdi :

1. HAN Formal Non Kontentiosa

Yaitu ketentuan hukum yang mengatur cara bagaimana suatu penetapan itu dibuat dan diterbitkan.

1. HAN Formal Kontentiosa

Yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur cara bagaimana menjelaskan sengketa TUN apabila merugikan individu atau badan hukum perdata.

HAPTUN merupakan hukum formal, karena merupakan salah satu unsure dari peradilan demikian juga dengan hukum matrielnya. Oleh karena itu peratun tanpa hukum matriel akan lumpuh sebab tidak tahu apa yang akan dijelmakan, dan sebaliknya peradilan tanpa hukum formal akan liar sebab tidak ada batas yang jelas dalam melakukan kewenangannya. Hukum formal tanpa hukum matriel akan menimbulkan kesewenang-wenangan dan sebaliknya hukum matriel tanpa hukum formal hanya merupakan angan-angan belaka.

Membuat konkrit (HAN formal) dari yang abstrak (HAN matriel) diperlukan suatu normativasi (merupakan proses yang membuat norma-norma dalam berbagai jenis yang bentuknya telah ditetapkan dalam hierarkis ketentuan perundang-undangan), prose situ berarti membuat individual-konkrit dari umum-abstrak.

Pengertian Beschikking (penetapan)

• W.F PRINS

Beschikking adalah suatu tindakan hukum sepihak dibidang pemerintahan, dilakukan oleh penguasa berdasarkan kewenangan khusus.

• E. UTRECIIT

Beschikking adalah suatu perbuatan berdasarkan hukum publik yang bersegi satu, ialah dilakukan oleh alat-alat pemerinah berdsarkan sesuatu kekuasaan istimewa.

• VAN DER POT

Beschikking adalah perbuatan hukum yang dilakukan alat-alat pemerintahan itu dalam menyelenggarakan hal khusus, dengan maksud mengadakan perubahan dalam lapangan bidang hukum.

• VAN POELJE

Beschikking adalah pernyataan tertulis kehendak suatu alat perlengkapan pemerintah dari penguasa pusat yang sifatnya sepihak yang ditujukan keluar, berdasarkan kewenangan atas dasar suatu peraturan HTN atau hukum Tata Pemerintahan dan yang tujuannya ialah perubahan atau suatu pembatalan suatu hubungan hukum yang ada atau penetapan sesuatu hubungan hukum yang baru ataupun yang memuat suatu penolakan pemerintah penguasa terhadap hal-hal tersebut.

• CORNELIS VAN VOLLENHOVEN

Beschikking adalah suatu penetapan atau keputusan yang bersifat legislatif yang mempunyai arti berlainan.

Sumber Undang-Undang

( UU No . 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara )

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Read more »

ACUAN PEMBENTUKAN LPM

ACUAN PEMBENTUKAN LPM

KERANGKA ACUAN PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) TINGKAT DESA / KELURAHAN

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Kebijakan Pemerintah mengenai Pemberdayaan Masyarakat secara tegas dirumuskan di dalam Tap MPR NO.IV /MPR/1999 tentang GBHN dan UU no.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa

2. Rumusan kebijakan tersebut menegaskan bahwa antara kebijakan pemberdayaan Masyarakat dan penyelenggara Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

3. Undang-undang no.22 tahun 1999 secara eksplisit mengatur ketentuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan

4. Dalam penjelasan pasal 108 UU dimaksud dinyatakan bahwa di desa dengan dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa . lembaga dimaksud merupakan mitra pemerintah Desa dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia no.49 ATahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain. Dalam salah satu pasalnya antara lain menyebutkan bahwa: penggunaan nama LKMD atau sebutan lain ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat.

6. Dalam temu LKMD Tingkat Nasional telah dideklarasikan nama lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang no.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa

2. Undang-undang no.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia no.49 tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain.

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri no.64 tahun 1999 tentang Pedoman Pengaturan Mengenai Desa

5. Perda Kabupaten Ciamis no.15 tahun 2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Desa

6. Keputusan Bupati Ciamis no.450 tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Ciamis no.15 tahun 2000

C. TUJUAN

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendali pembangunan

3. Meningkatnya kemampuan masyarakat sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengolah dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) terutama dalam bidang Agrobisnis dan Pariwisata

4. Meningkatnya ekonomi kerakyatan dalam upaya pengentasan kemiskinan

BAB II. NAMA, PENGERTIAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KEPENGURUSAN LPM

A. NAMA LPM:

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah perubahan nama dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sesuai dengan keputusan temu LKMD tingkat nasional tanggal 21 Juli 2001

B. PENGERTIAN

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat

C. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

a. Kedudukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (lpm) tingkat Desa / Kelurahan berkedudukan di Desa / Kelurahan

b. Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

….1. Menyusun rencana pembangunan yang berpartisipatif

….2. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat

….3. Melaksanakan pengedalian pembangunan

c. LPM sebagai mitra kerja Pemerintahan, berfungsi:

1. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan ….masyarakat desa / kelurahan

2. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan

3. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan ….pelaksanaan dan pengendalian pembangunan

4. Menggali serta memanfaatkan potensi dan menggerakkan ….swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan

5. sebagai media komunikasi antara masyarakat dengan ….pemerintah dan antar masyarakat itu sendiri

6. Memberdayakan dan menggerakkan potensi pemuda ….dalam pembangunan

7. Mendorong mendirikan dan memberdayakan peran wanita ….dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga

8. Membangun kerjasama antar lembaga yang ada di ….masyarakat dalam rangka meningkatkan pembangunan ….ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan taraf hidup

D. KEPENGURUSAN

Syarat-syarat:

1. Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa

2. Sehat Jasmani dan Rohani

3. Setia dan Taat kepada Pancasila dan UUD 1945

4. Berpendidikan cukup sesuai kebutuhan

5. Berkelakuan Baik, jujur, cakap, berkemampuan sebagai ….pemimpin, berwibawa serta memiliki pengabdian dan ….kepedulian yang tinggi kepada masyarakat.

6. Berkedudukan dan bertempat tinggal di Desa / Kelurahan ….yang bersangkutan

7. Tidak sedang kehilangan hak-nya sebagai warga negara …..sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

8. Bukan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) dan bukan …..aparat Desa / Kelurahan.

TATA CARA PEMBENTUKAN PENGURUS LPM

1. Pembentukan Panitia Pemilihan

2. Calon anggota pengurus diajukan oleh masyarakat yang mewakili keberagaman (tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda dan lain-lain melalui ketua RW

3. Dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat melalui musyawarah desa / kelurahan

4. Nama-nama calon terpilih di tingkat desa diajukan kepada kepala desa untuk dilegitimasi oleh Badan Perwakilan Desa (BPD)

5. Nama-nama calon terpilih tingkat kelurahan / desa diajukan kepada desa/ kelurahan untuk kemudian dilaporkan ke Forum Komunikasi Asosiasi LPM kecamatan dengan tembusan kepada DPD asosiasi LPM Kabupaten dan kepada Camat Cq Kasi Pemberdayaan Masyarakat

6. Pengurus bertanggung jawab kepada masyarakat desa / Kelurahan

7. Masa bakti kepengurusan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 1 kali periode berikutnya.

PENGESAHAN DAN KEPUTUSAN SERTA PELANTIKAN PENGURUS

1. Musyawarah pemilihan disyahkan dengan berita acara pemilihan

2. pelantikan pengurus LPM dilaksanakan oleh Forum Komunikasi Asosiasi LPM Kecamatan yang bersangkutan

3. Pelantikan Forum Komunikasi (FK) Asosiasi LPM Kecamatan dilaksanakan olh DPD Asosiasi LPM Kabupaten

4. Surat Keputusan Pengurus LPM dan Pengurus Forum Komunikasi (FK) Asosiasi LPM Kecamatan diterbitkan oleh DPD Asosiasi LPM Kabupaten

4. Pengurus Berhenti / Diberhentikan bilamana:

a. Meninggal Dunia

b. Pindah tempat tinggal

c. Mengundurkan diri

d. Berakhir masa kepengurusan

e. Terkena sanksi perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku

5. Struktur Kepengurusan LPM Desa / Kelurahan

1. Ketua

2. Wakil Ketua

3. Sekretaris

4. Wakil Sekretaris

5. Bendahara

6. Wakil Bendahara

Seksi-Seksi

1. Seksi Agama

2. Seksi Organisasi dan Kemitraan

3. Seksi Kamtramtib

4. Seksi Pendidikan dan Keterampilan

5. Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup

6. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

7. Seksi Pemuda, Olah raga, seni dan Budaya

8. Seksi Kesehatan dan kependudukan

9. Seksi pemberdayaan perempuan

10. Seksi Kesejahteraan Sosial

STRUKTUR KEPENGURUSAN fORUM KOMUNIKASI (FK) ASOSIASI LPM KECAMATAN

1. KETUA

2. WAKIL KETUA

3. SEKRETARIS

4. DUA ORANG ANGGOTA ( ANGGOTA 1 DIFUNGSIKAN SEBAGAI BENDAHARA)

KEANGGOTAAN

1. Anggota biasa aktif, yaitu pengurus LPM/ FK Asosiasi LPM yang tercantum pada surat keputusan kepengurusan hasil pemilihan

2. Anggota biasa pasif, yaitu seluruh anggota masyarakat desa / kelurahan

3. Anggota kehormatan adalah karena profesinya sehingga diangkat menjadi pengurus LPM

KEKAYAAN LPM

1. Hasil temu tingkat nasional di Bandung, telah diputuskan untuk direkomendasikan agar setelah nama LKMD diubah menjadi LPM, maka seluruh kekayaan LKMD otomatis menjadi kekayaan LPM

2. semua Usaha-usaha yang dilaksanakan LKMD menjadi LPM

3. seluruh aset-aset masyarakat yang dikelola LKMD menjadi aset masyarakat yang dikelola LPM

SUMBER DANA/ KEUANGAN LPM Desa dan FK asosiasiLPM Kecamatan

1. Swadaya Masyarakat

2. Bantuan Pemerintah melalui APBD / APBK

3. Hasil usaha-usaha yang sah dari LPM

4. Hasil kekayaan LPM dari berbagai proyek / program yang telah berjalan di desa / kelurahan

5. Carik desa/kelurahan

6. Dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

PEMBINA / DEWAN FASILITATOR

Pemerintah mulai tingkat desa/kelurahan , kecamatan, kabupaten berkewajiban memberikan pembinaan dan fasilitas kepada LPM
TUGAS DAN FUNGSI PENGURUS FORUM KOMUNIKASI (FK) ASOSIASI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)

1. Ketua

…Tugas: Sebagai pemimpin dan penanggungjawab Forum Komunikasi (FK) Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

…Fungsi:

1. Secara khusus mengadakan koordinasi dan pembinaan terhadap anggota FK Asosiasi LPM Kecamatan dan pengurus LPM di desa

2. Menginventarisir rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh LPM di Desa/Kelurahan

3. Mengkoordinir dan menyalurkan aspirasi masyarakat LPM desa / kelurahan dan mengkomunikasikan DPD Asosiasi LPM Kabupaten

4. Membangun kerjasama antar lembaga masyarakat, instansi pemerintah sebagai mitra di Tingkat kecamatan dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2. Wakil Ketua

Tugas:

Membantu dalam memimpin dan mengendalikan FK Asosiasi LPM Kecamatan

Fungsi:

1. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat , kearsipan dan pendataan

2. Menyusun rencana dan laporan kegiatan

3. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh ketua

3. Sekretaris

Tugas:

Membantu pimpinan / ketua dalam penyelenggaraan administrasi dan pelayanan

Fungsi:

1. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan dan pendataan

2. Menyusun rencana dan laporan kegiatan

3. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh ketua

4. Anggota I

Tugas:

Membantu tugas-tugas dan fungsi ketua, wakil ketua dan sekretaris

Fungsi:

1. Secara khusus menyelenggarakan administrasi keuangan dan menerima, menyimpan serta menyerahkan uang / surat-surat berharga dan barang

2. Menyelenggarakan pembukuan , penyusunan laporan keuangan

3. Mengadakan pencatatan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan tugasnya

5. Anggota II

Tugas:

membantu tugas-tugas dan fungsi ketua, wakil ketua dan sekretaris

Fungsi:

1. Secara khusus menyusun laporan berkala

2. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh ketua, wakil ketua dan sekretaris

3. Memberikan saran dan masukan kepada ketua dalam melaksanakan tugasnya

TUGAS DAN FUNGSI PENGURUS LPM

1. KETUA

Tugas:

Sebagai pemimpin dan penanggungjawab LPM

Fungsi:

1. Secara khusus melaksanakan koordinasi terhadap seksi Agama, seksi Organisasi dan Kemitraan, Seksi Kamtamtib

2. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan LPM

3. Membina Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) sebagai tenaga penggerak pembangunan yang dinamis yang difungsikan dalam kepengurusan LPM

2. WAKIL KETUA

Tugas:

Membantu Ketua LPM dalam memimpin dan mengendalikan LPM

Fungsi:

1. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh ketua apabila ketua berhalangan

2. Melaksanakan koordinasi terhadap seksi-seksi:

- Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup

- Seksi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

-Seksi Kesejahteraan Sosial

- Seksi Pemuda, Olah raga, Seni dan Budaya

- Seksi Kesehatan dan Kependudukan

- Seksi Pemberdayaan Perempuan

3. SEKRETARIS

Tugas:

Membantu pimpinan dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan

Fungsi:

1. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan dan pendataan

2. Menyusun rencana dan laporan yang berasal dari seluruh seksi

3. Melaksanakan tugas-tugas ketua, wakil ketua bilamana semua berhalangan

4. WAKIL SEKRETARIS

Tugas:

Membantu tugas-tugas dan fungsi sekretaris dalam penyelenggaraan administrasi dan pelayanan

Fungsi:

1. Melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh sekretaris

2. Melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh ketua dan wakil ketua

5. BENDAHARA

Tugas:

Menyelenggarakan administrasi keuangan dan menerima, menyimpan serta menyerahkan uang / surat berharga dan barang

Fungsi:

1. Menyelenggarakan pembukuan , penyusunan laporan keuangan dan penyimpanan keuangan

2.Mengadakan pencatatan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan yang dinilai dengan uang

5. WAKIL BENDAHARA

Tugas:

Membantu bendahara dalam penyelenggaraan administrasi keuangan

Fungsi:

1. Melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh bendahara

2. Melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh ketua dan wakil ketua

TUGAS DAN FUNGSI SEKSI-SEKSI

Tugas:

Membantu ketua, wakil ketua dalam dalam memimpin dan mengendalikan LPM sesuai dengan bidang masing-masing seksinya ke dalam bentuk kelompok kerja atau kelompok kegiatan

Fungsi:

1. Menyusun rencana pembangunan sesuai dengan bidang masing-masing dengan dibantu oleh KPM

2. Menyelenggarakan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana dengan dibantu oleh KPM

3. Melakukan koordinasi dengan seksi-seksi lain untuk terwujudnya keserasian dalam melaksanakan pembangunan

4. Mengendalikan kelompok-kelompok kerja untuk melaksanakan program-program seksi

5. Mengadakan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan masing-masing kelompok kerja

6. Mengikuti perkembangan dan mencatat segala kegiatan yang telah dilaksanakan

7. Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan

8. Menyusun saran dan pendapat kepada ketua sesuai dengan bidang tugasnya

9. Menyelenggarakan Tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh ketua

RINCIAN TUGAS SEKSI-SEKSI LPM

1. SEKSI AGAMA

a. Mengkoordinasikan berbagai kegiatan partisipasi masyarakat menyangkut usaha-usaha peningkatan kegiatan keagamaan

b. Penyuluhan tentang keberhasilan pembangunan melalui bahan dan pintu (jalur) keagamaan

c. Membantu suksesnya pelaksanaan pembinaan mental agama

d. Penyuluhan tentang pembudayaan hidup bersih lahir dan batin

e. Membantu program pembinaan perkawinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

f. Membantu suksesnya program BP-4 dengan jalan menanamkan kesadaran kepada warga desa/kelurahan akan arti mulia dan sucinya perkawinan serta keluarga sejahtera

g. Mengisi hari-hari raya keagamaan secara terarah, menuju kesadaran toleransi umat beragama dan peningkatan usaha-usaha pembangunan khususnya pembangunan sarana keagamaan

h. Mengarahkan penggunaan hasil zakat, infak dan shodaqoh serta bantuan lain untuk fakir miskin dan keperluan pembangunan serta meningkatkan sarana pendidikan sesuai dengan tuntutan agama

i. Kegiatan lain yang menyangkut keagamaan

2. SEKSI ORGANISASI

a. Menghimpun peraturan dan perundang-undangan organisasi lembaga kemasyarakatan dan menerapkan ke dalam bentuk kegiatan dan mekanisme kerja organisasi

b. Mengadakan penyuluhan dan pembinaan tentang keorganisasian sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku

c. Membuat peraturan-peraturan organisasi yang sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada

d. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

3. SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN

a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan suatu kondisi yang aman dan tentram

b. Menunjang usaha peningkatan keamanan swakarsa dengan cara mendirikan pos-pos penjagaan/ronda, memasang lampu-lampu penerangan di tempat yang rawan, membentuk kesatuan hansip dan lain-lain

c. Pengkoordinasian kegiatan masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana alam , kegiatan AMD dan lain-lain

d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas keamanan

e. Mengikutsertakan masyarakat dalam pelatihan Hansip / Wankamra

4. SEKSI PENDIDIKAN
a. Memupuk dan mengembangkan aspirasi masyarakat terhadap kebudayaan dan kesenian rakyat yang terdapat di desa/kelurahan

b. Membantu meningkatkan kegiatan di bidang pendidikan formal dan nonformal di desa/kelurahan

c. Memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap KPM, terutama dengan memberikan kursus-kursus di desa/kelurahan

d. Membantu program wajib belajar dengan memberikan kursus/pelatihan keterampilan

e. Mengusahakan agar tidak terdapat anak-anak putus sekolah di tingkat SD dengan jalan memberikan dorongan dan bimbingan terhadap orang tua murid

f. Membantu secara aktif pemeliharaan gedung/madrasah dan lain-lain yang ada di desa/kelurahan

g. Mengusahakan pembangunan atau menambah gedung sekolah/ masyarakat

h. Mengusahakan bantuan fasilitas seperlunya bagi para guru agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik

i. Membantu bantuan fasilitas seperlunya bagi para guru agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

j. Melaksanakan kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan , terutama bagi para remaja putus sekolah

k. Pemberantasan tiga buta melalui kejar paket A

5. SEKSI PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

a. Membantu pelaksanaan program pemugaran perumahan yang sehat dan bersih

b. Melaksanakan tata ruang desa/kelurahan yang teratur dan rapih

c. Kegiatan lain yang menyangkut perumahan dan lingkungan

d. Melaksanakan usaha/kegiatan bidang peningkatan kebersihan, keindahan dan kesehatan serta penghijauan lingkungan hidup

e. Membuat dan mengatur pembuangan air limbah dan sampah

f. Memelihara kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan

g. Melaksanakan penyuluhan tentang pelestarian lingkungan hidup dan SDA

h. Melaksanakan gerakan penghijauan, pembuatan terasiring dan saluran pengendalian dan penahan

6. SEKSI PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN
a. Merencanaka, mendorong gerakan perbaikan/rehabilitasi jalan atau sarana perhubungan di desa / kelurahan

b. Merencanakan dan mengerjakan pembangunan dalam rangka perbaikan prasarana / sarana desa

c. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam rangka perbaikan prasarana dan sarana pemasaran

d. Melaksanakan dan membangun , perbaikan sarana dan prasarana lainnya serta mengadakan pendataan

e. Melaksanakan penggalangan P3A atau Dharma Tirta dan sejenisnya

f. Menggalakkan penumbuhan usaha ekonomi dan lumbung sesuai dengan peraturan yang berlaku

g. Melakukan upaya peningkatan produksi peternakan, ternak besar seperti kerbau, sapi dan lain-lain

h. Melaksanakan perakan penyuluhan untuk kelompok usaha koperasi khususnya KUD di pedesaan

i. Menggalakan kesadaran menyimban hasil panen melalui lumbung desa baik untuk benih maupun untuk pangan

7. SEKSI PEMUDA, OLAH RAGA, SENI DAN BUDAYA

a. Melaksanakan penyuluhan untuk mengurangi arus perpindahan pemuda/generasi muda dari desa ke kota dengan mengusahakan lapangan kerja, seperti:Usaha bersama di bidang pertanian, usaha bersama di bidang peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat untuk masa depan

b. Membantu usaha pemerintah dalam rangka mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja dengan mengisi waktu luang untuk pengembangan bakat

c. Membantu mengembangkan karang taruna

d. Menghindarkan pemuda semaksimal mungkin dari minuman keras, narkotika, judi dan lainnya dengan menyalurkan mereka kepada kegiatan positif

e. Melibatkan pemuda semaksimal mungkin pada kegiatan pembangunan desa

8. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

a. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan sosial di lingkungan masyarakat

b. Menggalakan semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial

c. Menggalakan arisan/gotong royong pembuatan rumah panti jompo dan tidak mampu

d. Memberikan latihan keterampilan dan memberikan pinjaman modal kerja bagi golongan masyarakat tidak mampu dan masyarakat tuna karya

e. Berusaha semaksimal mungkin secara gotong royong untuk membiayai pendidikan anak-anak sekolah yang kurang mampu

f. Membatasi pemborosan pesta adat di daerah agar tidak memberatkan masyarakat

g. Melaksanakan penanggulangan masalah sosial antara lain: anak terlantar, penderita cacat fisik dan mental.

h. Melaksanakan kegiatan pelayanan sosial lainnya.

i. Sumbangan kematian

9. SEKSI KESEHATAN DAN KEPENDUDUKAN

a. Membantu pengelolaan Posyandu dalam upaya melaksanakan program pelayanan kesehatan ibu dan anak, KB, penanggulangan diare dan imunisasi

b. Menanggulangi penyakit menular dan mengadakan vaksinasi

c. MElaksanakan gerakan kebersihan tempat mandi, cuci dan MCK

d. Melaksanakan penyuluhan penggunaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga

e. Penyuluhan dan pencegahan serta penanggulangan muntah berak

f. Bimbingan dan penyuluhan gerakan hidup sehat dan keluarga sehat

g. Latihan kader Kesehatan, Gizi, dan kader KB

h. Meningkatkan pengetahuan tentang makanan bergizi

i. Pengumpulan data angka-angka kematian bayi

j. Menyertakan dukun bayi dalam latihan pertolongan pertama

10. SEKSI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

a. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan tentang peranan wanita sebagai ibu rumah tangga, wakil suami dan sebagai pendidik putera-puterinya

b. Memberikan ceramah tentang wanita karier di dalam posisinya tetap sebagai ibu rumah tangga , wakil suami dan pendidik putera putrinya di dalam keluarga

c. Mengkoordinasikan motivasi dan menggerakkan masyarakat melalui keluarga dalam rangka pelaksanaan 10 program pokok PKK dan program -program pemerintah lainnya.

d. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan program-program pemerintah lainnya.

e. Menampung aspirasi keluarga dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa

f. Pelaksanaan kegiatan Posyandu dan KB

g. Memasyarakatkan makanan sehat tertutama bagi anak balita , orang sakit dan wanita hamil

h. Pelaksanaan cerdas tangkas, saresehan tentang keluarga bahagia dan sejahtera

i. Memasyarakatkan makana non beras dangan berbagai resepnya

j. Kegiatan lain yang berhubungan dengan kesejahteraan keluarga

BAB III HUBUNGAN KERJA LPM

A. Hubungan Kerja LPM

1. Dengan Instansi Vertikal, Dinas Daerah, serta Lembaga Lainnya.

Instansi vertikal, dinas daerah serta lembaga pemerintah lainnya yang tergabung dalam tim fasilitator, berkewajiban mengisi, menggunakan, membina serta memfasilitasi berbagai kegiatan LPM untuk menyukseskan program yang masuk Desa / Kelurahan

2. Dengan LPM Lainnya

Hubungan LPM yang satu dengan yang lainnya bersifat hubungan konsultasi fungsional dan kerjasama yang diwujudkan dalam bentuk temu karya LPM. Kerja sama tersebut dikoordinasikan oleh Forum Komunikasi LPM Tingkat Kecamatan yang bersangkutan bekerja sama denan Kasi Pemberdayaan Masyarakat

3. Dengan RT / RW

Dalam menyusun rencana pembangunan, LPM mengkoordinasikan dan memadukan usulan rencana yang disampaikan oleh RT/RW kemudian dimusyawarahkan dalam musyawarah desa/kelurahan . Di desa hasil keputusan tersebut diajukan ke Kepala Desa untuk mendapat persetujuan BPD

4. Dengan Organisasi / Lembaga Desa Lainnya

Hubungan LPM denan organisasi / lembaga masyarakat yang ada di desa / kelurahan bersifat saling mengisi saling membantu. Segala kegiatan organisasi / lembaga masyarakat yang ada di desa / kelurahan direncanakan secara terpadu dalam LPM yang meliputi sasaran dan lokasinya, sedang dalam pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu

B. Kelompok Kerja di Tingkat RW

Di dalam Keppres nomor 49 tahun 2001 pasal 9 diungkapkan bahwa RT mempunyai tugas disamping menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya, juga bertugas membantu kelancaran tugas pokok LPM dalam bidang pembangunan di Desa/Kelurahan karenanya di tingkat RW perlu dibentuk kelompok kerja (POKJA) yang bertugas membantu kelancaran LPM Desa/Kelurahan.

1. Pengertian Kelompok Kerja (POKJA)

Kelompok Kerja (POKJA) LPM adalah sejumlah individu, terdiri dari dua orang atau lebih yang berdekatan satu sama lain secara fisik, merupakan kelompok yang dikoordinir oleh seksi-seksi dalam LPM hanya melaksanakan satu jenis kegiatan yang bersangkutan dengan mengacu kepada program kerja di tingkat RW

2. Tugas dan Fungsi

a. Tugas Pokja LPM

1) Membantu LPM dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di wilayah RW masing-masing

2) Membantu LPM dalam menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat di wilayah RW

3) Mengkoordinasikan semua kegiatan masyarakat dalam pembangunan termasuk kegiatan PKK yang ada di wilayah RW masing-masing dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pembangunan

b. Fungsi Pokja LPM

1) Menampung dan menginformasikan aspirasi warga masyarakat

2) Menggali dan memanfaatkan potensi serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan

3) Membina kerjasama antara Pokja yang ada di masyarakat

4) Meningkatkan kegiatan peranan wanita melalui PKK

5) Sebagai sarana komunikasi berbagai pihak

5. Susunan Pengurus Pokja LPM

a. Ketua……………….: Ketua RW

b. Wakil Ketua I……: Dipilih dari dan oleh masyarakat RW

c. Wakil KetuaII……: s.d.a

d. Sekretaris…………: s.d.a.

e. Bendahara…………: s.d.a.

f. Pembantu…………..: Terdiri dari Ketua-ketua kelompok kegiatan yang ada di RW bersangkutan

BAB IV ADMINISTRASI DAN RINCIAN SUMBER PEMBIAYAAN LPM

A. ADMINISTRASI LPM

Untuk mendukung administrasi kegiatan LPM, terdapat 10 buku wajib yang harus dimiliki oleh LPM, yaitu:

1. Buku Agenda

2. Buku Kas

3. Buku Ekspedisi

4. Buku Daftar Pengurus

5. Buku Kader

6. Buku Tamu

7. Buku Notulen Rapat

8. Buku Inventaris

9. Buku Kegiatan

10. Buku Inventaris Proyek

Dilengkapi dengan 3 format yaitu:

1. Format agenda kerja

2. Format jadwal kegiatan tahunan seksi-seksi LPM

3. Laporan triwulanan usaha kegiatan LPM

B. Rincian Sumber Pembiayaan LPM

Sumber Pembiayaan LPM dapat diperoleh dari:

1. Anggaran Penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa (APPKD)

2. Dana Swadaya Masyarakat

3. Hasil Usaha LPM, antara lain:

a. Jimpitan

b. Arisan

c. Mendirikan Usaha Kecil

d. Menitipkan Tanaman dan Ternak

e. Memanfaatkan carik desa / kelurahan

f. Mengadakan berbagai pertunjukan amal, bazar, olah raga dan lain-lain

4. Bantuan pemerintah, misalnya:

a. Pemerintah Desa/Kelurahan

b. Pemerintah daerah (APBD)

c. Pemerintah Pusat

5. Hasil Carik Desa / Kelurahan

BAB V TATA TERTIB PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI LPM KECAMATAN

Bab I Ketentuan Umum

pasal 1

1. Temu LKMD se kecamatan …………………..dalam rangka pembentukan pengurus Forum Komunikasi LPM Kecamatan ………………..periode 2001 s/d 2006 yang selanjutnya dalam tata tertib disebut temu LKMD adalah pemegang kedaulatan tertinggi

2. Pemimpin / penanggungjawab penyelenggaraan temu LKMD adalah Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan ………..

Bab II : Tugas dan Wewenang

pasal 2

Tugas dan wesenang temu LKMD adalah:

1. Menetapkan program kerja forum komunikasi kecamatan ……………….masa bakti tahun 2001 s/d 2006

2. Menetapkan Dewan Fasilitator Forum Komunikasi Kecamatan ………………….

3. Menyusun kepengurusan Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan ……………….

4. Menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi yang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada.

BAB III Peserta dan Peninjau

pasal 3

1. Temu LKMD dihadiri oleh peserta dan peninjau

2. Peserta terdiri dari unsur DPD Asosiasi LPM Tingkat Kabupaten

3. Pengurus LKMD se kecamatan ………………masing-masing 3 orang tiap desa / kelurahan

4. Peninjau terdiri dari :

a. Kepala Desa / Kelurahan se kecamatan ………….

b. Undangan yang ditetapkan panitia dan atau kasi pemberdayaan masyarakat kecamatan ……

c. BPD (Badan Perwakilan Desa)

pasal 4

Setiap utusan LKMD harus membawa surat dari ketua LKMD / LPM di desa / kelurahan masing-masing yang diketahui oleh kepala Desa / Kelurahan

BAB IV Hak Peserta dan Peninjau

pasal 5

1. Peserta dan peninjau berhak mendapat materi temu LKMD

2. Peserta dan peninjau dapat mengajukan pernyataan , usul dan atau pendapat secara lisan dan atau tertulis atas izin pimpinan sidang

Read more »