Jadwal Pelaksanaan Sertifikasi Guru 2013

Jadwal Pelaksanaan Sertifikasi Guru 2013

Sertifikasi Guru 2013, Guru Ngaji YGNI

Jadwal Pelaksanaan Sertifikasi Guru 2013 sesuai buku pedoman penetapan peserta Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Pendidikan Kebudayaan dan Penjamin Mutu Pendidikan (BPSDMP-PMP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta,  September 2012.

Sebelum membahas Jadwal Pelaksanaan Sertifikasi Guru 2013 perlu diketahui:

Tiga pola penetapan penerima sertifikasi guru 2013, yaitu:

1. penerbitan sertifikat pendidik secara langsung (PSPL)
2. portofolio (PF)
3. pendidikan dan pelatihan profesi guru (PLPG)

Urutan Rangking Calon Peserta

Daftar calon peserta sertifikasi guru yang ditampilkan sesuai dengan data yang tersimpan dalam data NUPTK yang telah diperbaiki sampai dengan tanggal 1 Desember 2011 dan diurutkan berdasar kriteria berturut turut:

1. Usia. Usia dihitung berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran yang tercantum dalam akta kelahiran atau bukti lain yang sah.
2. Masa Kerja. Masa kerja dihitung sejak yang bersangkutan bekerja sebagai guru baik sebagai PNS maupun bukan PNS.
3. Golongan. Pangkat/golongan adalah pangkat/golongan terakhir yang dimiliki guru saat dicalonkan sebagai peserta sertifikasi guru. Kriteria ini adalah khusus untuk guru PNS atau guru bukan PNS yang telah memiliki SK Inpassing.

Prioritas Mengisi Kuota

Guru yang dapat langsung masuk mengisi kuota sertifikasi guru adalah sebagai berikut.

• Semua guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang memenuhi persyaratan dan belum memiliki sertifikat pendidik.
• Guru dan kepala sekolah berprestasi peringkat 1 tingkat provinsi atau peringkat 1, 2, dan 3 tingkat nasional, atau guru yang mendapat penghargaan internasional yang belum mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2007 s.d 2011.
• Semua guru yang mengajar di daerah perbatasan, terdepan, terluar yang memenuhi persyaratan.

Jadwal Pelaksanaan Sertifikasi Guru 2013

2012 – Januari 2013

Seluruh proses entri data peserta sertifikasi guru sudah selesai pada tanggal 31 Januari 2013. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mencetak format verifikasi data dari Aplikasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru (AP2SG) serta diberikan kepada peserta untuk diverifikasi dan dikoreksi kebenaran datanya (berdasarkan hasil pemutahiran data guru yang telah dilaksanakan oleh operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota).

Pebruari – Maret 2013

1. Pelaksanaan Uji Kompetensi Awal (UKA). Uji kompetensi sesuai dengan bidang studi sertifikasi guru yang telah ditetapkan akan dilakukan secara online bertempat di TUK yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Kartu Peserta Uji Kompetensi dapat dicetak dari AP2SG.
2. Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2013
3. Pencetakan Format A0
4. Verifikasi Berkas Peserta Sertifikasi Guru 2013
5. Persetujuan (Approval) Format A1 dan Penetapan Nomor Peserta Sertifikasi Guru. Batas waktu pelaksanaan verifikasi dan validasi berkas di LPMP 31 Maret 2013

April – Agustus 2013,

Pelaksanaan Sertifikasi Guru 2013 sesuai pola yang telah ditetapkan yaitu: (1.) penerbitan sertifikat pendidik secara langsung (PSPL), (2.) portofolio (PF), dan (3.) pendidikan dan pelatihan profesi guru (PLPG).

Bagi peserta Sertifikasi Guru 2013  dengan pola pendidikan dan pelatihan profesi guru (PLPG) awal penyelenggaraan tergantung pada setiap Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru. Jadwal akan disesuaikan dengan pertimbangan antara lain kegiatan akademik kampus dan jumlah peserta pada rayon.

Sumber Jadwal Pelaksanaan Sertifikasi Guru 2013: buku 1 pedoman penetapan peserta Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2013 

lihat dan download buku pedoman penetapan

Read more »

Perijinan Lembaga Ketrampilan dan Kursus, Pendidikan Non Formal

Masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-lusnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya melalui program kursus. Ketentuan ini diatur oleh undang-undang sistem pendidikan.

Kursus sebagai salah satu satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal sangat fleksibel dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan dunia usaha/industri. 

Kursus diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Penyelenggaraan kursus harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Negara sebagai bagian dari akuntabilitas publik.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 62 mengamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

·         Dasar Hukum
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261 /U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus 

·         Penerbitan Izin Kursus
Izin kursus diterbitkan oleh Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota atas nama bupati/walikota, sebagai bentuk pemberian legalitas atas penyelenggaraan kursus di wilayah kerjanya

·         Izin kursus bertujuan untuk:
- Memudahkan dalam pembinaan don pengembangan kursus
- Memelihara don meningkatkan mutu penyelenggaraan
- Mengarahkan, menyerasikan don mengembangkan kursus guna menunjang suksesnya program pembangunan bidang pendidikan
- Melindungi kursus terhadap penyalahgunaan wewenang, hak dan kewajiban setiap jenis kursus
- Melindungi konsumen

·         Masa Berlaku
Izin kursus berlaku 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan perpanjangan dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang berlaku.

Apabila lembaga yang mengajukan izin pendirian belum memenuhi persyaratan maka pemerintah daerah dapat menerbitkan surat terdaftar hingga lembaga tersebut memenuhi persyaratan untuk jangka waktu paling lama 6(enam) bulan.

·         Persyaratan dan Izin
a. Izin penyelenggaraan kursus bagi lembaga perseorangan, kelompok orang, lembaga sosial/yayasan, perseroan terbatas harus melengkapi:
- Program dan isi pendidikan dalam bentuk struktur kurikulum
- Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaha kependidikan
- Sarana dan prasaeana yang memadai baik jumlah dan kualitasnya
- Pembiayaan yang diuraikan dalam komponen biaya investasi, biaya personal (yang harus dikeluarkan oleh peserta didik)
- Rencana sistem evaluasi dan sertifikasi
- Rencana manajemen dan proses pendidikan dalam bentuk uraian manajemen pengendalian mutu dan metodologi pembelajaran
- Persyaratan lain mengenai perizinan kursus yang bersifat administrasi ditentukan oleh Pemerintah Daerah setempat

b. Izin penyelenggaraan kursus bagi badan usaha yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing ditambah persyaratan berikut:
- Kerjasama dengan lembaga kursus yang sudah mendapatkan ijin
- Mendapatkan rekomendasi dari Departemen Pendidikan Nasional
- Mendapatkan izin/keterangan penanaman modal asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan izin/keterangan dari Departemen Tenaga Kerja bagi yang menggunakan tenaga kerja asing

c. Ketentuan khusus:
Sekolah, perguruan tinggi atau institusi lain yang menyelenggarakan kursus untuk masyarakat umum dengan memanfaatkan sarana/prasarana milik pemerintah dapat mdiberikan izin kursus sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-perundangan yang berlaku.

·         Prosedur pengurusan izin
- Calon penyelenggara kursus mengajukan izin untuk setiap jenis kursus yang akan diselenggarakan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan melampirkan persyarata-persyaratan yang ditentukan
- Lembaga kursus yang telah memperoleh izin harus memperpanjang izin kursus selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin kursus berakhir dengan melampirkan fotocopy izin penyelenggaraan kursus sebelumnya dan persyaratan lain sesuai ketentuan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Pengawasan dan Sanksi

Pengawasan
a. Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan dan kewenangan masing-masing
b. Pengawasan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas public

Bentuk Pelanggaran
Pelanggaran atau penyalahgunaan izin penyelenggaraan dapat berupa:
a. Penipuan publik, antara lain memberikan janji-janji kepada peserta didik untuk disalurkan setelah lulusan, tetapi ternyata tidak terbukti
b. Pemalsuan dokumen
c. Penyalahgunaan izin

Sanksi
a. Penyelenggara kursus yang beroperasi tanpa izin dapat dikenai pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 1 milyar rupiah
b. Bagi lembaga kursus yang menyalahgunakan izin kursus maka dinas pendidikan kabupaten/kota dapat memberi sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pencabutan izin kursus

Read more »

Perijinan Pendirian Apotek atau Toko Obat

Perijinan Pendirian Apotek atau Toko Obat

Secara  umum pendirian apotek atau toko obat memerlukan izin resmi Dari Dinas Kesehatan setempat dan izin-izin lain yang dipersyarakatkan pemerintah daerah (Pemda) setempat.
Berikut rincian prosedur dan persyaratan perizinannya.
A. TOKO OBAT

PROSEDUR

1. Pemohon datang ke KPT/Kantor Dinas Kesehatan Setempat, mengajukan surat   permohonan dilampiri                   persyaratan lainnya.
2. Setelah diteliti dan dinyatakan lengkap dan benar, berkas permohonan diagendakan dan kepada pemohon               diberikan arsip permohonan.
3. Berkas permohonan selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.  Apabila ijin telah diterbitkan, maka pemohon akan diberitahu oleh KPT dan selanjutnya bisa diambil di loket pengambilan KPT IJIN TOKO OBAT.

Jenis Pelayanan

a. Ijin Membuka Toko Obat.
b. Ijin Perpanjangan Toko Obat.

Pengertian

Toko  Obat atau pedagang eceran obat adalah orang atau badan hukum yang
memiliki ijin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas  terbatas
untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana  tercantum dalam
surat ijin.

Dasar Hukum

1. SK Menkes RI No. 1189 A/ Menkes/ SK/ X/ 1999 tentang Wewenang Penetapan Ijin di bidang Kesehatan.

2. SK Menkes RI No. 167/Kab/ VII/ 1972 tentang Pedagang Eceran Obat.

3.  SK Menkes RI No. 1331/ Menkes/ SK/ X/ 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menkes RI

No. 167/Kab/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran  Obat.

4. SK Walikota Kota setempat.

Persyaratan

1. Surat Permohonan diatas meterai Rp. 6.000,-
2. Surat Penunjukan Pemilik Toko Obat kepada Asisten Apoteker (Pemilik Toko Obat).
3. Surat Pernyataan Keanggotaan Asisten Apoteker bermeterai Rp. 6.000,-
4. Foto Copy KTP Pemohon dan KTP Asisten Apoteker (AA), SIA dan SIK AA.
5. NPWP atau Surat Pernyataan dan Copy Lunas Pajak tahun terakhir.
6. Foto copy Ijasah SIAA.
7. Denah Lokasi Toko Obat.
8. Foto copy SK Toko Obat lama (untuk SIK perpanjangan).

Jangka Waktu Penyelesaian

Jangka waktu penyelesaian adalah 30 hari kerja sejak diterimanya permohonan dan
diagendakan di KPT

Masa Berlaku
Masa berlaku SK Ijin : 2 ( dua ) tahun


B. APOTEK

Prosedur

1. Pemohon datang ke KPT, mengambil, mengisi dan menandatangani formulir serta melampirkan persyaratan.
2. Setelah diteliti dan dinyatakan lengkap dan benar, berkas permohonan diagendakan dan kepada pemohon               diberikan arsip permohonan.
3. Berkas permohonan selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Apabila Ijin telah diterbitkan pemohon akan diberitahu oleh KPT dan selanjutnya bisa diambil di loket pengambilan     KPT.

IJIN USAHA APOTEK

Pengertian

1. Surat Ijin Apotek (SIA) adalah surat ijin yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker bekerja sama dengan             pemilik sarna untuk  menyelenggarakan Apotek di suatu tempat tertentu.
2. Apotek adalah  suatu tempat tertentu dan tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian serta  penyaluran sediaan           farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada  masyarakat.
3. Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus dan  telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker yang               berdasarkan  perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai       Apoteker.

Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Obat Keras (St. 1937 No. 541)
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba.
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
4. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1980 tentang Mas Bhakti dan Ijin Kerja Apoteker.
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 922/SK/Menkes/ X/ 1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin       Apotek.
6. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 1189 A/Menkes/SK/X/ 1999 tentang wewenang Penetapan Ijin di             bidang Kesehatan.

Persyaratan

1. Surat permohonan.
2. Salinan/ FC / SP Apoteker sesuai PP No. 41 Tahun 1990.
3. Salinan/ FC Ijasah Apoteker.
4. Salinan/ FC KTP dan surat pernyataan tempat tinggal secara nyata (asli bermeterai).
5. Denah Bangunan Apotek dan denah situasi Apotek terhadap Apotek lain.
6. Surat Status Bangunan dalam bentuk akte (HM/ Sewa/ Kontrak)
7. Daftar Asisten Apoteker (nama, alamat, tg lulus dan No. SIK Lampiran FC ijasah AA dan  SIK/SIK Sementara serta     surat lolos butuh AA dari  tempat kerja sebelumnya.
8. Daftar alat perlengkapan APotek (terperinci).

9. Surat Pernyataan APA bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan Farmasi  lain dan tidak menjadi APA di apotek     lain (asli bermeterai).

10. Surat Ijin Atasan Langsung ( bagi PNS, TNI dan karyawan instansi pemerintah lainnya.
11. Akte perjanjian kerja sama APA dan PSA.
12. Surat pernyataan PSA tidak terlibat pelanggaran PP dibidang obat (asli bermeterai).
13. Surat Keterangan sehat fisik dan mental dari RS  Pemerintah untuk melaksanakan tugas Apoteker.
14. Lolos butuh dari Kepala Dinas Kesehatan Propinsi (bagi pemohon yang pindah dari propinsi lain).
15. Daftar Kepustakaan Wajib Apotek.
16. Surat Rekomendasi ISFI.
17. Ho/ Ijin Gangguan.

Jangka Waktu Penyelesaian
Jangka waktu penyelesaian adalah 30 hari kerja sejak
diterimanya permohonan dan diagendakan di KPT.

Read more »